Ini Info Bagus

Berita Kesehatan Terlengkap
BPJS Kesehatan Sleman Tingkatkan Warga Warga yang Belum Menanggung Layanan

BPJS Kesehatan Sleman Tingkatkan Warga Warga yang Belum Menanggung Layanan

Kesehatan Kabupaten Sleman, BPJS memperpanjang perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri dan Dinas Tenaga Kerja Sleman dan Kulon Progo untuk membantu mempercepat penyelesaian layanan bagi penduduk yang masih belum terjangkau oleh layanan.

“Tingkat partisipasi aktual telah mencapai 95 persen, tetapi masih sedikit penduduk yang belum terjangkau harus didorong untuk mendapatkan layanan dengan cepat,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Galih Anjungsari, terganggu dengan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Sleman Jaksa Wilayah dan Kulonprogo dan Disnaker setempat, Selasa (2/7/2019).

BPJS Kesehatan Sleman Tingkatkan Warga Warga yang Belum Menanggung Layanan

 

Galih mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya ada 13.000 penduduk di Kabupaten Kulon Progo yang layanannya belum terjangkau sementara 37.000 penduduk belum tercakup di Sleman.

BPJS masih memilah nomor mana yang merupakan warga negara yang tidak mampu yang kontribusinya ditanggung oleh pemerintah, yang merupakan tenaga kerja yang kontribusinya ditanggung oleh badan usaha serta mereka yang memberikan kontribusi independen.

Galih mengungkapkan bahwa masih ada setidaknya warga yang tersisa tidak tercakup oleh layanan karena berbagai hal. Misalnya karena perusahaan tempat kerjanya masih belum 100 persen mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan layanan BPJS.

Seperti di Kabupaten Sleman, ada 1.300 unit bisnis terdaftar. Masih perlu memeriksa lagi apakah mereka semua telah mendaftarkan karyawan mereka sehingga BPJS dapat ditanggung.

“Karena itu, melalui kerja sama dengan kantor kejaksaan dan Kantor Tenaga Kerja, kami sangat terbantu untuk mendesak entitas bisnis yang ada dan belum sepenuhnya mendaftarkan karyawan untuk segera melaksanakan kewajiban mereka,” katanya.

Galih mencatat bahwa dengan kerja sama dengan kantor kejaksaan serta Kantor Tenaga Kerja setempat, ada peningkatan yang signifikan dalam partisipasi. Misalnya, dari 2018 hingga 2019, partisipasi meningkat 6.000 peserta.

Sementara kontribusi yang dikumpulkan oleh BPJS Sleman pada pertengahan 2018 kemudian mencapai Rp. 1,7 miliar. Kontribusi yang tercatat dari awal hingga pertengahan 2019 adalah sekitar Rp300 juta.

“Saat ini tunggakan masih di atas Rp 10 miliar,” katanya.

Galih mengatakan tentang jenis partisipasi, pembayaran kontribusi yang paling sering terhambat dari kelompok pembayar kontribusi independen.

“Untuk peserta kontribusi independen, pembayaran biasanya aktif, mungkin hanya ketika mereka sakit, setelah itu mereka tidak membayar (kontribusi) lagi, sedangkan badan usaha juga pembayaran PNS cukup lancar,” katanya.

Galih mengatakan bahwa BPJS sangat dibantu dalam melakukan layanan dengan sinergi jaksa dan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi. Juga catat dan cocokkan dengan data inspeksi yang belum terjangkau oleh penghuni. (atx / adn)

Leave a Reply